Andi Arief Ingatkan Publik Cara Presiden SBY Mengatasi Krisis Ekonomi

Saat ini, ekonomi mengalami pelambatan yang dirasa tiba-tiba. Ibarat mobil yang tiba-tiba akan mogok.

Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Andi Arief. Andi Arief pun menegaskan bahwa saat ini bukan waktunya berdebat apa penyebabnya.

Namun demikian memang, lanjutnya, bayang-bayang krisis tidak dapat dianggap remeh. Indonesia punya pengalaman menangani krisis yang bermasalah di 1998. Dan pengalaman 1998 itu membuat Indonesia selamat saat hembusan krisis 2008.

“Apa yang dilakukan Pemerintah saat krisis 2008? Dan bagaimana pemerintah harus merespons krisis ekonomi?” tanya Andi Arief dalam keterangan beberapa saat lalu (Rabu, 19/8).

Andi Arief, yang merupakan mantan staf khusus bidang Sosial dan Bencana di era Presiden SBY ini pun mengajak untuk menengok lagi pengalaman Presiden SBY. Atas dasar pengalaman penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998, pemerintahan SBY melakukan langkah-langkah di 2008.

Langkah-langkah tersebut pernah dijelaskan SBY ketika menanggapi hasil paripurna DPR terkait kasus Bank Century pada Maret 2010. Presiden SBY menjelaskan keputusan bailout Century hingga menanggapi hasil Pansus DPR.

Kini, Andi Arief mengingatkan kagi langkah-langkah pemerintah yang dijelaskan SBY itu. Langkah-langkah itu adalah:

Pertama, protokol proses penanganan krisis di tahun 2008 lebih jelas dengan menggunakan dasar hukum Perpu Nomor 4 tahun 2008. Ini sebuah kemajuan, karena pada krisis tahun 1998, Indonesia tidak punya dasar hukum yang jelas untuk penanganan krisis ekonomi.

Kedua, proses pengambilan keputusan di tahun 2008 jauh lebih terbuka dan akuntabel dibandingkan pengambilan keputusan di tahun 1998. Dokumentasi risalah rapat KSSK dibuat jauh lebih rapi. Bahkan rapat pengambilan keputusan itu direkam dengan video gambar serta suara.

Ketiga, penanganan krisis di tahun 2008 dilakukan secara mandiri dibandingkan dengan tahun 1998 yang sangat melibatkan IMF. Keempat, sumber dana talangan di tahun 1998 sepenuhnya merupakan keuangan negara dari Bank Indonesia.

Kelima, dengan sistem itu, dana Rp Rp 6,7 triliun penyelamatan Bank Century di tahun 2008 belum dapat dikatakan sebagai kerugian Negara. Uang sebesar itu adalah investasi atau penyertaan modal sementara yang diharapkan kelak dapat dikembalikan. Langkah ini merupakan koreksi atas kebijakan tahun 1998.  Di waktu itu dana penanganan krisis perbankan sebesar Rp 656 triliun nyata-nyata berasal dari keuangan negara dan yang berhasil kembali hanya sebesar 27 persen.

Keenam, pengambilan keputusan di tahun 2008 membantu Indonesia keluar dari krisis ekonomi global. Keputusan ini membuahkan pertumbuhan ekonomi positif 4,5 persen di tahun 2009. Prestasi pertumbuhan ini membanggakan, karena tertinggi nomor tiga di antara negara G-20 setelah Tiongkok dan India.

Ketujuh, dibandingkan dengan proses penegakan hukum BLBI yang masih menyisakan banyak masalah, termasuk pula perdebatan tak pernah henti terkait kebijakan release and discharge, langkah pemerintah di tahun 2008 adalah tindakan hukum yang sangat cepat.

Demikian Andi Arief mengingatkan kembali publik terkait dengan krisis 2008 dan sikap pemerintah dalam mengatasinya.

Komentar Anda

Komentar Anda