Hari Buruh Internasional, Perjuangan Hak Pekerja dan Langkah Penghapusan Diskriminasi Sosial

(Ribuan buruh ramaikan aski 1 Mei/ FOTO: ISTIMEWA)

 

Bulan Mei yang jatuh pada tanggal 1 dianggap sebagai momentum bagi gerakan buruh internasional. Ini bermula dari tuntutan bekerja “delapan jam sehari” yang disuarakan kaum buruh di Amerika Serikat (AS) sejak 1884. Lalu, pada 1 Mei 1886, puluhan ribu buruh di Chicago turun ke jalan. Polisi menghadapinya dengan tembakan, empat orang tewas dan banyak yang luka-luka. Tindakan represif itu menimbulkan aksi buruh lebih besar lagi. Simpati juga datang dari penjuru dunia. Puncaknya, Kongres Sosialis Internasional II di Paris pada Juli 1889 menetapkan 1 Mei sebagai hari libur para buruh.

Sekilas mengupas perjalanan panjang perjuangan buruh di Eropa, Sejak 1884, kaum pekerja di AS ramai menyuarakan tuntutan bekerja “Delapan Jam Sehari”. Kala itu, bahkan sejak awal abad ke-19, banyak perusahaan-perusahaan yang memaksa buruh memeras keringat selama 14, 16, bahkan 18 jam sehari. Maka ketika kelas buruh dalam jumlah besar menghimpun diri dalam serikat-serikat buruh ditambah resolusi Serikat Buruh Nasional yang menyampaikan tuntutan serupa pada 1886, gerakan itu menemukan momentumnya.

Sebelum Mei 1886, puluhan ribu buruh di AS kerap melakukan pemogokan. Pada 1 Mei, sekira 30 ribu pekerja di Chicago turun ke jalan bersama anak-anak serta istri, membuat kota lumpuh. Di seluruh penjuru AS, tak kurang dari 350 ribu diorganisasikan Federasi Buruh Amerika untuk mogok kerja.

Dua hari berselang, saat pemogokan belum juga surut, pemerintah mengirim polisi untuk meredam aksi buruh di pabrik McCormick. Polisi menembaki pemogok: empat orang tewas dan banyak yang luka-luka. Buruh pun marah, bahkan merencanakan membalas dengan senjata, misalnya saja anggota kelompok Knights of Labour.

Puncaknya, pada 4 Mei 1886, di lapangan Haymarket, buruh kembali menggelar aksinya dalam jumlah yang lebih besar. Ini sekaligus wujud protes terhadap tindakan represif aparat. Banyak peserta aksi lantas membubarkan diri lantaran saat itu cuaca sangat buruk. Dari ribuan, yang bertahan di lapangan tinggal ratusan orang. Pada saat itulah, 180 polisi datang dan memaksa aksi segera dibubarkan. Kala orator terakhir hendak turun dari mimbar, menuruti peringatan petugas, sebuah bom meledak di barisan polisi. Satu orang tewas dan melukai 70 orang. Kontan saja polisi menembaki kerumunan buruh. Banyak yang tewas dan luka-luka. Peristiwa ini dikenal dengan nama Tragedi Haymarket. Sebagai penghormatan terhadap para martir atau buruh yang tewas dalam aksi demonstrasi itu, Kongres Sosialis Dunia yang digelar di Paris pada Juli 1889 menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia (May Day). Hal ini memperkuat keputusan Kongres Buruh Internasional yang berlangsung di Jenewa tahun 1886.

Perjuangan Buruh di Indonesia

Saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda, pada 1 Mei 1918, Serikat Buruh Kung Tang Hwee Koan menggelar perayaan hari buruh. Hadir kala itu Sneevliet dan Baars dari Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda (ISDV). Gerakan ini memang tak menarik animo bumiputera. Namun, konon inilah peringatan hari buruh pertama di Asia.

Pada 10 Mei 1918, Sneevliet menulis artikel dalam Het Vrije Woord berjudul “Onze eerste 1 Mei-viering” (Perayaan Satu Mei Pertama Kita). Artikel ini tentang kekecewaannya pada perayaan hari buruh yang digelar pada awal bulan Mei di Surabaya. Dia kecewa sebab yang hadir pada perayaan itu cuma orang-orang Belanda, padahal ajakan mengikuti perayaan itu telah dia publikasikan sebelumnya dalam suratkabar tersebut.

Pada peringatan hari buruh tahun 1921, HOS Tjokroaminoto, ditemani seorang muridnya, Sukarno, berpidato mewakili serikat buruh di bawah pengaruh Sarekat Islam. Dalam semangat hari buruh pula, pada 1923, Semaun berpidato dalam rapat umum VSTP (Serikat Buruh Keretaapi dan Tram) di Semarang untuk melancarkan pemogokan umum. Dia mengemukakan berbagai macam pokok masalah perburuhan yang perlu mendapatkan perbaikan. Misalnya lama jam kerja, penundaan dihapusnya bonus sampai terpenuhinya kenaikan gaji, penanganan perselisihan oleh badan arbitrase, serta pelarangan pemutusan hubungan kerja tanpa alasan.

Menjelang perlawanan PKI pada 1926, hari buruh ditiadakan. Kasak-kusuk tentang rencana perlawanan kaum komunis pada hari buruh membuat pemerintah Hindia Belanda waspada. Perlawanan itu memang benar-benar terjadi, sekalipun gagal. Namun akibatnya peringatan hari buruh sulit dilakukan pada tahun-tahun setelahnya. Di mana-mana, serikat buruh mulai mendapat tekanan dan berbagai acara perayaan terkait hari buruh dilarang.

Usai kemerdekaan, peringatan hari buruh untuk kali pertama diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk diperingati pada era Kabinet Sjahrir. Kepada para pemilik usaha, Menteri Sosial Maria Ullfah memaklumatkan supaya upah buruh yang merayakan hari buruh tetap dibayar.

Tapi sejak masa pemerintahan Orde Baru hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia. Sejak saat itu, 1 Mei bukan lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat dan ekonomi. Ini disebabkan karena gerakan buruh dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis yang sejak kejadian G30S pada 1965 ditabukan di Indonesia.

Semasa Soeharto berkuasa, aksi untuk peringatan May Day masuk kategori aktivitas subversif, karena May Day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. Setelah era Orde Baru berakhir, walaupun bukan hari libur, setiap tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan oleh buruh di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota.

Kekhawatiran bahwa gerakan massa buruh yang dimobilisasi setiap tanggal 1 Mei membuahkan kerusuhan, ternyata tidak pernah terbukti. Sejak peringatan May Day tahun 1999 hingga 2006 tidak pernah ada tindakan destruktif yang dilakukan oleh gerakan massa buruh yang masuk kategori “membahayakan ketertiban umum”. Yang terjadi malahan tindakan represif aparat keamanan terhadap kaum buruh, karena mereka masih berpedoman pada paradigma lama yang menganggap peringatan May Day adalah subversif dan didalangi gerakan komunis.

Pada 2006, para buruh kembali meramaikan aksi May Day yang dilakukan di berbagai daerah seperti di Jakarta, Lampung, Makassar, Malang, Surabaya, Medan, Denpasar, Bandung, Semarang, Samarinda, Manado, dan Batam. Tuntutannya, menolak revisi Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Rutinitas 1 Mei terus dilakukan para buruh untuk menuntut hak dan penghapusan diskriminasi para pekerja. Kala itu, Indonesia tengah dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akhirnya menetapkan 1 Mei menjadi hari libur nasional.

Memasuki era milenial di 2018, tuntutan buruh semakin bervariasi karena benturan sistem yang dibuat pemerintah masih jauh dari apa yang dinginkan. Selain masih membawa tuntutan menolak revisi Undang-undang nomor 13 tahun 2003, mereka juga meminta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan yang dianggap belum berpihak kepada buruh harus dicabut. Selain itu, masalah baru pun muncul di tubuh pekerja, yaitu soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Mereka pun meminta peraturan tersebut dihapuskan. Tak hanya itu, sistem kerja kontrak (PP 78, ‘outsourcing’, BPJS dan kontrak PKWT) juga masih menjadi salah satu tuntutan yang terus diperjuangkan para buruh di Indonesia.

Pernyataan Menaker Jauhkan Harapan Kesejahteraan

Menteri Ketenagakerjaan, M. Hanif Dhakiri mengatakan, May Day merupakan momentum untuk merefleksikan agar gerakan buruh ini menjadi lebih efektif, menjadi lebih optimal dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan kaum buruh. Selain itu, juga dalam berkontribusi dalam pembangunan secara keseluruhan. Hanif mengungkapkan, pemerintah juga turut menyemarakan May Day dengan memfasilitasi sejumlah kegiatan antara lain lomba memasak, buruh mengaji, lomba senam Maumere, khitanan massal, jalan sehat, sepeda santai, kompetisi band, dan Liga Pekerja Indonesia.

Pernyataan tersebut, sontak mendapat respon negatif dari para buruh. Pasalnya, kegiatan tersebut bukanlah sebuah solusi atas perjuangan buruh selama ini. Ketua DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Muchtar Pakpahan mengungkapkan agar mendesak Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri mundur dari jabatannya.

“Jadi kami akan di situ ber-May Day dengan tiga tema secara nasional tuntutan kami, yaitu tetap cabut PP 78 , Perpres 20 Tahun 2018, ketiga kalau hubungan industrial mau tenang copot Hanif Dakhiri. Karena dia lebih banyak memelihara perselisihan serikat buruh dan mengadu domba serikat buruh,” jelas Muchtar usai diskusi Polemik Trijaya FM dengan tema May Day, TKA dan Investasi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4/2018).

 

penulis: admin007

sumber : http://rajawalionline.id/hari-buruh-internasional-perjuangan-hak-pekerja-dan-langkah-penghapusan-diskriminasi-sosial/

Komentar Anda

Komentar Anda