Ketika Hasto Salah Alamat

CEROBONGASAP.COM – Pertemuan bersejarah dan berkelas antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto berbuntut panjang pada ketidaksukaan kubu PDI Perjuangan. Pasalnya pertemuan itu merupakan pertemuan politik tingkat tinggi dalam rangka merajut koalisi tangguh dan solid untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara serta untuk menghadapi suksesi kepemimpinan pada 2019 mendatang.

Atas pertemuan itu, PDI P mereaksi berlebihan dengan mendatangi Komnas HAM untuk mengungkapkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 22 tahun silam yang dikenal dengan nama peristiwa 27 Juli atau Kudatuli.

Selain mendesak Komnas HAM mengungkap peristiwa pelanggaran HAM masa lalu, Hasto dan sejumlah elit PDI P melakukan manuver politik dengan menyeret nama SBY sebagai Kasdam Jaya pada waktu itu mengungkapkan kebenaran Peristiwa 27 Juli.

Menanggapi manuver Hasto, Ketua Divisi Pengamanan Internal Partai DPP Partai Demokrat, Rudi Kadarisman, menyebut omongan itu sebagai bentuk ketidakpahaman Hasto tentang alur sejarah masa lalu, yang menjadikan Hasto salah alamat….

“Hasto kurang paham sejarah terjadi Peristiwa 27 Juli sehingga asal aja mengeluarkan peryataan yang menyeret dan merugikan SBY,” tegas Kadarisman.

“Pernyataan Hasto sangat tendensius pasca pertemuan SBY dan Prabowo, kami melihat itu sebagai bentuk kepanikan sejumlah elit PDI P yang dalam situasi kebingungan menyerang dan menyeret SBY ke dalam persoalan tersebut,” terangnya.

Pada saat terjadi peristiwa tersebut, SBY sebagai Kasdam bukanlah penentu dan pengambil kebijakan tertinggi di dalam garis komando TNI Angkatan Darat dan juga masih ada yang pemerintah saat itu yang lebih bertanggung jawab.

Rudi menilai hembusan wacana pengungkapan kasus Peristiwa 27 Juli sebagai komoditas politik yang senantiasa dimainkan oleh PDI P untuk menarik simpati publik.

“Janganlah peristiwa ini dijadikan sebagai komoditas politik yang rutin digulirkan ketika SBY tampil. 2014 hal itu tidak sempat dihembuskan karena SBY dan Demokrat mengambil posisi netral, tapi 2004 dan saat ini hal itu kembali berhembus”, tandasnya.

Menurutnya, kasus tersebut sudah diselesaikan secara hukum melalui pengadilan pada rezim Megawati. Tapi dalang pembakaran Jakarta pada saat yang hampir sama,sampai sekarang masih misterius tak terungkap.

“Seharusnya Hasto tanya ke Megawati tentang siapa dalang pembakaran Jakarta, bukan menyeret SBY. Itu salah alamat namanya”, kata dia menegaskan.

Rudi mendaku manuver Hasto sama sekali tidak didorong oleh motivasi ingin menegakkan hukum, sebaliknya merupakan manuver politik yang kasar untuk menyerang lawan politik dengan isu musiman.

Jika PDI P serius menyelesaikan persoalan ini secara serius dan mengungkapkan siapa dalang di balik semua itu, seharusnya selama ini mereka mengawal isu tersebut di ranah hukum, namun kenyataannya isu tersebut dihembuskan sesaat setelah pertemuan politik antara SBY dan Prabowo.

“Kami melihat tidak ada niat tulus dari Hasto dan PDI P untuk menyelesaikan kasus tersebut selain dari pada provokasi politik yang keji dengan menyeret-nyeret nama SBY pasca pertemuan politik antara SBY dan Prabowo,” ungkapnya.

Komentar Anda

Komentar Anda