Oknum Bin, Polri, Tni, Pemerintah Bahkan Negara Tidak Netral Dalam Pilkada ?

CEROBONGASAP.COM – “Saya mohon dengan segala kerendahan hati, netral lah negara, netral lah pemerintah, netral lah BIN, Polri, dan TNI,” [SBY, CNN, 23/06].

Saya tidak menduga, tokoh sekelas SBY akhirnya tak kuasa untuk ‘curhat’ adanya ketidaknetralan dalam proses Pilkada. Meski menyebut ‘oknum’ namun Oknum ditubuh BIN, POLRI, TNI, PEMERINTAH bahkan NEGARA, adalah ungkapan yang sangat mengkhawatirkan.

Keadaan ini, menunjukan betapa psikologis pemimpin sekelas SBY juga tak kuasa untuk meraung, mengabarkan adanya kezaliman yang sedang dipertontonkan. Bukan tanpa sebab, jika ungkapan ini disampaikan rakyat jelata, pasti dianggap angin lalu. Dan, sulit untuk menemukan keberanian jika itu dilakukan oleh selain SBY.

SBY bahkan sampai menyebut siap diciduk, untuk mewakili rakyat menyampaikan kondisi bangsa saat ini. Jika benar apa yang diungkap SBY, maka negara benar-benar dalam keadaan darurat.

Ungkapan ini, akan mendelegitimasi hasil proses Pilkada, betapapun Pilkada telah dilakukan secara Jurdil. Pihak yang kalah, dapat secara sepihak menuding pemenang kontestasi -apalagi jika pemenangnya dari partai penguasa- sebagai kemenangan yang diperoleh secara tidak jujur, penuh intervensi kekuasaan.

Namun, publik sulit membantah pernyataan SBY. Karena indikasi dugaan Ketidaknetralan oknum polisi, TNI, BIN, Pemerintah bahkan negara secara kasat mata bisa diindera. Apalagi, beberapa penjelasan rincian SBY semakin menguatkan praduga publik.

Ini gawat, ini darurat, ini Kegentingan yang sangat. Adanya Ketidaknetralan oknum polisi, TNI, BIN, Pemerintah bahkan Negara menunjukan ada rencana yang terstruktur, sistematis dan massif untuk melakukan kecurangan dalam Pilkada.

Jika indikasi kecurangan dalam Pilkada ini begitu kuat, lantas apa jaminannya Pemilu dan Pilpres tidak curang ? Masih terngiang kasus E KTP tercecer, Penunjukan Pj Gunernur, serta rincian peristiwa yang diungkap SBY. Apakah ini tidak akan berulang dan menjadi modus curang dalam Pemilu dan Pilpres ?

Lantas, apa fungsi partai politik ? Menyedihkan nasib parpol, telah berjuang dan berjibaku untuk berkampanye memenangi hati publik, mengumbar agitasi untuk mendapatkan preferensi politik publik, secara sepihak kemudian dikalahkan oleh suatu kecurangan. Adilkah hal seperti ini ?

Dalam konteks ini, saya setuju langkah yang diambil SBY. Saya juga mendorong, parpol lain melakukan hal yang sama. Jika diam, publik akan membenarkan fakta bahwa memang nyata terjadi proses politik yang tidak fair.

Ada oknum Polisi, TNI, BIN pemerintah bahkan negara tidak netral dalam Pilkada. Ada proses politik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dihadapan publik. Sampai disini, semestinya semua ini tidak boleh terjadi.

“Kalau pernyataan saya ini membuat Intelijen dan kepolisian kita tidak nyaman dan ingin menciduk saya, silakan,” kata SBY.

Oleh: Nasrudin Joha

Sumber: cnnindonesia.com

Komentar Anda

Komentar Anda