PMKRI : “Tolak MD3, Lawan Watak Kampungan Polisi”

*#PMKRITOLAKMD3*
*#PMKRILawanWatakKampunganPOLISI*

Menyoal kisruh yang belakangan terjadi,  berkaitan dengan revisi UU MD3 yang memantik reaksi publik,  PMKRI tetap berada di garis perjuangan untuk terus mengawal dan memperjuangkan yang sekiranya tetap menjadi substansi kedaulatan rakyat.

UU MD3 kini menjadi benteng kokoh imunitas wakil rakyat kita. UU tersebut sedianya menjadi lokomotif moralitas hukum untuk menjaga check and  balances,  bukan menjadi instrumen yang menguatkan dan menjadikan DPR sebagai lembaga _Super Body_.

_Equalitas before the law_,  adalah wujud nyata kesamaan setiap anak bangsa di depan hukum. Sehingga adapun poin-poin yang sekiranya perlu dikaji secara mendalam,  berkaitan dengan UU MD3 tersebut.

1. Pasal 73, dimana polisi diwajibkan membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR.
PMKRI melihat pasal tersebut berpeluang menyeret kepolisian ke ranah politik.

2. Pasal 122 huruf k. Pasal tersebut mengatur Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Pasal ini menunjukan superioritas DPR yang berlebihan. Ada upaya membungkam kritik yang dialamatkan terhadap DPR.

3. Pasal 245. Pasal itu mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin.
Pasal ini melawan konstitusi. Sebab, hak imunitas anggota DPR berlaku untuk semua tindakan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR.

Atas dasar itulah,  PMKRI Se-Indonesia bergerak untuk melakukan konsolidasi dan protes terhadap kebijakan yang bagi PMKRI,melawan arus kedaulatan rakyat dan menodai iklim demokrasi. PMKRI tetap kokoh menolak UU MD3 dan berinisiatif untuk membentuk tim hukum bersama elemen masyarakat lainnya guna mengajukan Judicial Review di MK.

Semangat perlawanan massif PMKRI akhirnya membuncah di Surabaya, kamis ( 26/02/18). Aksi damai PMKRI kembali direpresi oleh pihak Kepolisian. Salah satu kader PMKRI dipukul hingga mengalami luka berat. Ini menunjukan watak kampungan dari aparat hukum kita.

Menanggapi hal tersebut, maka adapun beberapa tuntutan sikap dari PMKRI yakni :

1. Mosi tidak percaya terhadap pimpinan lembaga Kepolisian mulai dari tingkat bawah hingga Kapolri, yang dipandang tidak mampu menjaga dan mengayomi masyarakat.

2. Mendesak Pemerintah segera melakukan Reformasi dan Restrukturisasi fungsi dan tugas Kepolisian sebagai Pengayom masyarakat.

3. Mendesak Kepolisian untuk segera menangkap dan memproses oknum polisi yang terlibat melakukan pemukulan.

4. Menghimbau kepada PMKRI Se-Indonesia untuk tetap solid menolak UU MD3 dan bersimpati terhadap kejadian yang menimpa PMKRI Surabaya.

*Salam*

*Juventus Prima Yoris Kago* _(Mandataris/Formatur Tunggal/Ketua Presidium PP PMKRI 2018-2020)_

*#PMKRITOLAKMD3*
*#RakyatTidakPercayaPolisi*
*#LawanWatakKampungPolisi*

Komentar Anda

Komentar Anda